Amerika Serikat terus menjaga kebebasan navigasi dalam menghadapi upaya besar dalam membatasi navigasi dan melemahkan hukum laut internasional.
Dalam Laporan Tahunan Kebebasan Navigasi kepada Kongres [PDF, 349 KB], yang dirilis 10 Maret, Departemen Pertahanan AS menguraikan tantangan pemerintah AS terhadap klaim-klaim maritim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum laut internasional.
Pasukan AS menantang 28 klaim maritim yang berlebihan pada tahun 2020 yang dilakukan oleh 19 pihak di seluruh dunia. Republik Rakyat China adalah yang paling banyak mendapat tantangan, karena klaim maritimnya di Laut China Selatan dan Timur.
USS John S. McCain (DDG 56) conducts freedom of navigation operation in the South China Sea.
U.S. forces operate in the South China Sea on a daily basis, as they have for more than a century.#FreeAndOpenIndoPacific #ForcetoBeReckonedWith
Read more 🔽https://t.co/j8fDXbcFzv pic.twitter.com/C6fVveCwbl
— U.S. Navy (@USNavy) February 6, 2021
Negara lain yang juga mendapat beberapa tantangan antara lain Malaysia, untuk klaim di Laut China Selatan dan Selat Malaka, dan rezim Iran, untuk klaim di Selat Hormuz dan Teluk Persia. Departemen Pertahanan juga menantang klaim rezim Maduro yang tidak sah atas penegakan keamanan di luar perairan teritorial Venezuela di Laut Karibia.
“Amerika Serikat akan menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan laut secara sah untuk kepentingan semua negara — dan akan bekerja sama dengan para mitra yang memiliki pandangan serupa dan melakukan hal yang sama,” demikian disampaikan dalam laporan Departemen Pertahanan.
Dukungan untuk hak navigasi maritim internasional adalah bagian penting dari prakarsa luas AS dalam menjaga tatanan internasional berbasis aturan. Upaya-upaya ini termasuk mendorong negara-negara untuk membela hak-hak dan prinsip-prinsip dasar untuk memastikan mereka dapat hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama.
Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken pernah mengatakan, “Alternatif dari tatanan berbasis aturan adalah dunia di mana mereka yang kuat akan selalu benar dan pemenang menguasai segalanya, dan itu akan menjadi dunia yang jauh lebih keras dan tidak stabil bagi kita semua.”
“Departemen Pertahanan akan terus mendukung jajaran negara-negara yang menegakkan hukum internasional dan tatanan berbasis aturan yang telah terbukti berperan sangat penting bagi keamanan global dan stabilitas serta kemakmuran semua bangsa,” kata laporan tersebut.
