AS memperingatkan para badan usaha akan risiko bermitra dengan perusahaan di provinsi Xinjiang, China, dikarenakan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
Depertemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Departmen Keuangan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menerbitkan Peringatan Bisnis Rantai Pasokan Xinjiang 1 Juli yang memperingatkan perusahaan akan risiko hukum, ekonomi dan reputasi dari kemitraan bisnis bersama perusahaan asal China yang terlibat dalam pelanggaran HAM.
“Tidak seorang pun yang mau membeli produk, dengan harga murah, yang dibuat dari upaya kerja paksa di China barat”, ujar Menlu AS Michael R. Pompeo saat wawancara di Fox News tanggal 1 Juli. “Kami meminta setiap badan usaha mengevaluasi rantai pasokannya dan memastikan tidak ada hal seperti itu masuk ke sini, dan kami mengingatkan mereka atas tindakan yang dapat kami ambil”.
Peringatan ini adalah bagian dari upaya menyeluruh pemerintah AS dalam mencegah upaya pelanggaran HAM oleh Partai Komunis China (PKC) di Xinjiang. Upaya lainnya antara lain memberi sanksi kepada petugas PKC di Xinjiang, membatasi badan usaha China tertentu untuk mengakses produk dan teknologi AS, serta menyita produk hasil kerja paksa yang dikirim ke AS.
The PRC's human rights abuses in Xinjiang put businesses at risk of exposing their supply chains to forced labor and other abuses. Businesses must do their due diligence to avoid reputational, economic, and legal risks. Don’t be complicit.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 1, 2020
Sejak April 2017, Partai Komunis China melakukan kampanye penindasan terhadap suku Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Partai ini telah menahan lebih dari satu juta orang, memaksa banyak dari mereka bekerja di pabrik dan meninggalkan agamanya. Sebagian tahanan dikabarkan mengalami siksaan.
Wakil Menlu AS Keith Krach menyampaikan lewat surat edaran kepada badan usaha tertanggal 1 Juli, bahwa perusahaan patut mewaspadai tindak pelanggaran HAM di Xinjiang dan tidak mendukung perusahaan yang terlibat dalam tindakan tersebut. Krach menambahkan bahwa perusahaan wajib mengevaluasi risiko dari kemitraan dengan perusahaan yang berhubungan dengan Xinjiang dan menghindari upaya:
- Membantu pengembangan alat pemantau untuk pemerintah China di Xinjiang.
- Bergantung pada tenaga kerja atau produk yang berasal dari Xinjiang, atau dari perusahaan di China yang memanfaatkan upaya kerja paksa.
- Membantu upaya pembangunan fasilitas penginterniran atau pabrik di sekitar area penahanan suku Uighur dan minoritas lainnya.
- Mendanai, baik langsung maupun tak langsung, entitas yang mendukung upaya pelanggaran.
Sementara itu, U.S. Customs and Border Protection (CBP) mengumumkan pada 1 Juli bahwa petugas di Pelabuhan New York / Newark menahan produk ekstensi rambut dari Xinjiang. produk yang terbuat dari rambut manusia ini dicurigai dibuat dengan sistem kerja paksa, terang CBP.
