Amerika Serikat bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mempromosikan dan membela hak asasi manusia di seluruh dunia.
Pada 14 Oktober, AS terpilih menempati kursi dewan selama tiga tahun, mulai Januari 2022 hingga Desember 2024. AS akan menjadi salah satu dari 47 negara yang membentuk dewan ini.
“Bersama, kita akan membela hak semua orang, termasuk perempuan dan anak perempuan, komunitas LGBTQI+, kelompok minoritas etnis dan agama, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal lainnya,” ujar Presiden Biden pada 14 Oktober.
Penggalakan dan perlindungan hak untuk kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berasosiasi dengan damai, serta kebebasan berpikir, berhati Nurani, dan beragama akan menjadi prioritas AS sebagai anggota dewan.
AS belum lama ini mengeluarkan pernyataan dewan bersama yang menentang rasisme dan menominasikan kandidat yang akan bertugas di dua badan traktat HAM PBB, satu untuk melawan diskriminasi ras dan satu lagi untuk menghapus aksi penyiksaan. Dua kandidat, Gay McDougall dan Todd Buchwald, berhasil terpilih.
“Membela HAM dan menunjukkan bahwa demokrasi bermanfaat bagi masyarakat adalah tantangan mendasar di masa kita,” ujar Biden.
Di awal pemerintahan Biden-Harris, PBB berperan sebagai pengamat Dewan HAM. Sebagai anggota penuh dewan, AS akan dapat memberi suara untuk resolusi serta mengikuti semua acara debat dan diskusi dewan.
Pleased to announce the U.S. has been elected to the @UN_HRC. With @POTUS‘ pledge fulfilled, we will work to ensure the Council lives up to the principle that “all human beings are born free and equal in dignity and rights.” Thanks for the overwhelming support from Member States. pic.twitter.com/ECbIdbLRWK
— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) October 14, 2021
“Upaya awal kami sebagai anggota lengkap Dewan akan berfokus pada apa yang dapat kami capai dalam situasi paling membutuhkan, seperti di Afghanistan, Burma, Tiongkok, Etiopia, Suriah, dan Yaman,” lanjut Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar AS untuk PBB.
Negara-negara yang bertugas di dewan patut berkomitmen meningkatkan kondisi HAM baik di seluruh dunia maupun di negaranya sendiri. Sejumlah anggota dewan memiliki catatan HAM yang buruk, dan AS akan menentang terpilihnya negara-negara yang tidak menghormati HAM.
“Bersama-sama, kita harus melawan upaya penyelewengan ide yang merupakan fondasi Dewan HAM, termasuk bahwa setiap orang dikaruniai HAM dan negara wajib melindungi hak tersebut,” terang Menlu AS Antony Blinken pada 14 Oktober.
Agenda Presiden Biden menempatkan HAM pada pusat kebijakan luar negeri. Pada Desember, ia akan mengadakan Pertemuan untuk Demokrasi virtual, yang mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk membahas bagaimana tata laksana demokratik dapat menangani tantangan terbesar di dunia selagi tetap menghormati hak asasi manusia.
