Pada 2020, saat pemerintah berfokus pada pandemi COVID-19, para penyelundup menemukan cara-cara baru untuk melakukan kejahatannya, demikian menurut laporan Deplu.
Penyelundup mengincar keluarga rentan dengan penawaran palsu yang berujung pada eksploitasi. Dan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas daring mengakibatkan sejumlah orang lebih berisiko menjadi korban perdagangan. Di sisi lain, pembatasan wilayah dan sosial membatasi akses para korban ke tempat penampungan.
Ini merupakan contoh dari sejumlah penemuan Laporan Perdagangan Orang 2021 yang dirilis oleh Deplu AS. Laporan ini melacak tren di 188 negara, termasuk AS, guna menginformasikan upaya antiperdagangan orang mendatang pada dunia. Sekitar 25 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan seks dan kerja paksa.
“Kita perlu bekerja sama, berbagi informasi, saling menuntut pertanggungjawaban satu sama lain,” tegas Menlu Antony Blinken saat mengumumkan perilisan laporan pada 1 Juli. “Dengan cara itulah kita akan menciptakan dunia yang bebas eksploitasi perdagangan orang dan memungkinkan semua orang hidup dengan aman dan bermartabat.”
Today, I am honored to release the 2021 TIP Report. It assesses governments’ efforts to combat human trafficking, including our own. So long as human trafficking exists, fighting it must be an effort of continuous improvement – with no finish line until we #EndTrafficking.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 1, 2021
Laporan ini juga mengidentifikasi sejumlah pemerintah sebagai penyelundup. Blinken menyebut kerja paksa dan penahanan sebagian besar Muslim Uyghur serta anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang oleh Republik Rakyat Tiongkok. Menlu juga mencatat indikasi adanya kerja paksa dalam misi medis pemerintah Kuba di mancanegara.
“Pemerintah harus melindungi dan melayani warganya, alih-alih meneror dan menindas mereka demi keuntungan semata,” lanjut Blinken.
Sementara pandemi COVID-19 meningkatkan risiko perdagangan orang, jaksa penuntut, pengacara, dan pihak lainnya terus memerangi kejahatan ini, yang kerap membuat mereka terpapar risiko besar. Laporan ini juga menyoroti delapan Pahlawan Laporan Perdagangan Orang:
Sebagai presiden Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation (RENATE), Suster Imelda Poole, dari Albania, membimbing mereka yang memerangi upaya perdagangan orang di seluruh Eropa. Dia juga membantu memimpin LSM antiperdagangan orang Mary Ward Loreto, di Albania, tempat dia dan para stafnya mendirikan 16 badan usaha pemberdayaan ekonomi guna menekan risiko eksploitasi terhadap perempuan, termasuk perdagangan orang. Mereka telah menyelamatkan lebih dari 3.000 perempuan.
Josiane Lina Bemaka-Soui adalah penasihat kepresidenan di Republik Afrika Tengah dan Titik Fokus Strategis bagi Anak-anak dalam program nasional Pelucutan Senjata, Demobilisasi, dan Repatriasi. Bemaka-Soui memimpin pengembangan dan penerapan program aksi nasional pertama di negaranya terhadap perdagangan orang dan telah secara pribadi menolong mantan prajurit anak yang dibebaskan dari penjara.
Shakhnoza Khassanova, kepala Legal Center for Women’s Initiatives, “Sana Sezim” di Kazakhstan, membantu para imigran telantar di perbatasan Kazakhstan-Uzbekistan akibat penutupan yang disebabkan pandemi COVID-19. Sana Sezim bernegosiasi dengan pemerintah Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan untuk membuka kanal repatriasi bagi lebih dari 100.000 imigran telantar.
Sebagai jaksa khusus perdagangan orang di Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian Meksiko, Guillermina Cabrera Figueroa bersama timnya telah memegang 73 vonis untuk kasus perdagangan orang, mengeluarkan 152 dakwaan, serta mengadakan 941 investigasi perdagangan orang sejak mulai bertugas pada 2013.
Chantal Sagbo Sasse telah membantu upaya antiperdagangan orang di Gabon sejak 2000 saat dia mendirikan kelompok Service International de la Formation des Enfants de la Rue (SIFOS), yang menolong anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang, ketunawismaan, atau penahanan rumah.
Shoichi Ibusuki, dari Jepang, menyuarakan perlindungan hak pekerja asing dan memberikan layanan hukum bagi mereka, termasuk para korban perdagangan orang, yang mengambil tindakan melawan mantan pekerjanya atas pelanggaran UU ketenagakerjaan.
Mohammed Al-Obaidly, asisten wakil menteri di Kementerian Pengembangan Administratif, Ketenagakerjaan, dan Urusan Sosial Qatar, memimpin upaya timnya menuntut reformasi ketenagakerjaan dan perdagangan orang di negara tersebut.
Sebagai pimpinan Association for the Prevention, Reintegration, and Assistance of Prostituted Women (APRAMP), Rocío Mora-Nieto, dari Spanyol, selama beberapa dekade telah memerangi upaya perdagangan seks dan eksploitasi seks terhadap perempuan di sana melalui pendekatan yang berfokus pada korban yang menawarkan bantuan kepada calon korban perdagangan.
