Menlu AS Antony Blinken membela tatanan internasional berbasis aturan di hadapan ancaman global Republik Rakyat China (RRC) terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM.
Dalam pertemuan pertamanya dengan diplomat tertinggi China, Yang Jiechi, Menlu Blinken membela sistem internasional yang mendorong kerja sama antar negara serta meningkatkan kebebasan individu dan HAM di seluruh dunia.
“Pemerintahan kami berkomitmen untuk memimpin dengan diplomasi guna meningkatkan kepentingan AS serta untuk memperkuat tatanan internasional berbasis aturan,” ujar Blinken di awal pertemuan tanggal 18-19 Maret di Anchorage, Alaska.
“Hubungan AS dengan China akan menjadi kompetitif sebagaimana harusnya, kolaboratif sebagaimana memungkinkannya, dan sengit sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bersama Menlu Blinken saat pertemuan dengan Yang, pimpinan Kantor Komisi Pusat RRC untuk Urusan Luar Negeri, serta Anggota Dewan Negara yang juga Menlu Wang Yi.
Blinken membahas masalah serius terkait perilaku dan penindasan oleh China yang agresif. Dia menyinggung pelanggaran HAM terhadap kaum Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, selain juga ancaman terhadap proses demokrasi di Hong Kong, agresi terhadap Taiwan, ancaman terhadap budaya dan agama di Tibet, serta pelanggaran kedaulatan dan paksaan ekonomi terhadap negara-negara di Indo-Pasifik dan sekitarnya.
“Setiap aksi ini mengancam tatanan berbasis aturan yang menjaga kestabilan global,” tegas Blinken. Dia menekankan bahwa sistem ini “membantu negara-negara mengatasi perbedaannya secara damai, mengoordinasi upaya multilateral secara efektif, serta berpartisipasi dalam perdagangan global dengan jaminan bahwa setiap pihak mengikuti aturan yang sama.”
Pertemuan dengan para pejabat RRC adalah upaya lanjutan menyusul pertemuan Blinken dengan para pemimpin Jepang dan Korea Selatan untuk memperkuat upaya bersama dalam mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka
.@SecBlinken: “The United States stands united with our allies and partners in speaking out for the rights and freedoms of people in Hong Kong, and we will respond when the People’s Republic of China fails to meet its obligations.” Read more: https://t.co/8jch6Z8OCV. pic.twitter.com/VgqkpfoKn0
— Department of State (@StateDept) March 18, 2021
Presiden Biden, pada tanggal 12 Maret, mengadakan pertemuan tingkat tinggi pemimpin empat negara dengan mitra dari India, Australia dan Jepang. Kelompok negara demokrasi ini membahas sejumlah isu, termasuk upaya vaksinasi COVID-19, keamanan maritim, masalah dunia siber, perubahan iklim, investasi infrastruktur berkualitas, serta bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana.
“Saya mendengar kepuasan yang mendalam bahwa AS telah kembali, bahwa kami kembali berdialog dengan para sekutu dan mitra kami,” kata Blinken kepada delegasi China terkait pembahasan terkini bersama para sekutu AS. “Saya juga mendengar adanya masalah serius terkait beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah Anda.”
