Penangkapan ikan ilegal merupakan ancaman besar bagi ekonomi, lingkungan, dan keamanan negara-negara Lingkar Pasifik, menurut U.S. Coast Guard (Penjaga Pantai AS) dan laporan baru jurnal Science Advances.
Laporan berjudul Illuminating Dark Fishing Fleets in North Korea ini menyoroti risiko penangkapan ikan ilegal di Lingkar Pasifik. Laporan ini ditulis oleh pusat riset ilmiah Global Fishing Watch yang berbasis di Washington dan sekelompok organisasi riset internasional. Global Fishing Watch menyatakan bahwa “armada gelap” adalah kapal-kapal yang tidak mengumumkan lokasinya secara publik, yang biasanya mengindikasikan bahwa mereka terlibat penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Global Fishing Watch menggunakan teknologi satelit dan pembelajaran mesin untuk melacak penangkapan ikan oleh kapal-kapal China di perairan Korea Utara — penangkapan ikan yang kemungkinan besar melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Laporan itu juga mencatat bahwa sejak 2017 hingga 2018, sekitar 1.600 kapal China telah menangkap cumi-cumi terbang Pasifik dengan jumlah hampir sebanyak jumlah tangkapan gabungan Jepang dan Korea Selatan — lebih dari 160.000 metrik ton, senilai lebih dari 440 juta dolar.
Amerika Serikat memberi peringatan bahwa Republik Rakyat China banyak berperan dalam penangkapan ikan di negara itu. Penangkapan ikan itu menurut peraturan melanggar hak kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara pesisir.
Di Washington, Laksamana Karl Schultz, komandan U.S. Coast Guard, menerangkan kepada pers pada 20 Oktober mengenai upaya AS dalam menegakkan tata kelola maritim internasional di Pasifik. Dia juga berbicara tentang penguatan kemitraan AS dengan negara-negara yang ekonomi dan sumber daya alamnya terancam oleh praktik penangkapan ikan ilegal oleh negara-negara predator di seluruh dunia.
Baik U.S. Coast Guard maupun Global Fishing Watch memperingatkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur mendatangkan kerugian miliaran dolar di seluruh dunia, mengurangi cadangan ikan, serta membahayakan ekosistem laut, keamanan pangan, dan mata pencaharian komunitas nelayan sah, yang bergantung pada makanan laut sebagai sumber pendapatan utama dan protein pangan.
Menangani perilaku yang melanggar hukum
Schultz memperingatkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur adalah “gejala kerentanan keamanan yang lebih besar,” terutama untuk negara-negara pesisir “yang memiliki kapasitas terbatas untuk berpatroli di wilayah laut mereka atau menangkap dan menuntut pelaku kejahatan.” Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur biasanya terjadi bersamaan dengan perilaku terlarang lainnya, termasuk kekejaman perdagangan manusia dan kerja paksa, serta penyelundupan bahan-bahan ilegal. Namun, kata Schultz, tindakan bersama mampu “mengatasi ancaman atas kemakmuran bersama ini.”
Saat berbicara mengenai ancaman ekologis kapal-kapal penangkap ikan RRC bagi Kepulauan Galápagos, Schultz mengatakan bahwa penangkapan ikan dengan kapal semacam itu di lepas pantai Amerika Selatan atau di tempat lain tidak selalu ilegal. Namun, “ketika tindakan itu berpindah ke laut tanpa seizin negara pemilik, itu bermasalah.”
Tabitha Mallory, profesor di Universitas Washington yang berspesialisasi dalam kebijakan lingkungan dan luar negeri RRC, mengatakan bahwa Beijing telah mengambil beberapa langkah korektif, tetapi belum cukup.
“Perkembangan terbesar adalah keputusan [RRC] pada 2017 untuk membatasi armada sebanyak 3.000 — walau mereka belum membatasi total kapasitas [penangkapan] — dan revisi regulasi penangkapan ikan di perairan jauh awal tahun ini untuk mencantumkan hal-hal terkait penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur pertama kalinya.”
Mallory mengatakan bahwa langkah ini sebagai tanggapan atas tekanan internasional menyusul sejumlah insiden, di antaranya ditenggelamkannya kapal penangkap ikan RRC oleh Penjaga Pantai Argentina pada 2016.
Mallory mengatakan subsidi ikan oleh RRC ke armada penangkapan ikan mereka diperkirakan senilai 27 persen dari total subsidi penangkapan ikan dunia pada tahun 2018. “Subsidi ikan ini menguntungkan industri tersebut padahal tidak seharusnya, dan itu menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan dan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.”
“Setiap orang harus menyadari bahwa penangkapan ikan berkelanjutan menjadi kepentingan jangka panjang semua orang di planet ini, termasuk China,” kata Mallory.
