Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menerbitkan Laporan Tahunan Praktik HAM di Negara-Negara yang mencakup informasi mengenai 198 negara dan wilayah di seluruh dunia.
Para pegawai Departemen Luar Negeri di Washington dan di seluruh dunia menyusun tiap-tiap laporan terperinci dengan masukan dari pegiat hak asasi manusia, organisasi nonpemerintah dan internasional, anggota-anggota legislatif, cendekiawan, jurnalis, pakar hukum, dan aktivis buruh.
“Tujuan dari laporan ini bukanlah untuk menceramahi atau mempermalukan,” ujar Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada 20 Maret ketika meluncurkan laporan tersebut. “Justru, laporan ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya bagi para individu yang bekerja di seluruh dunia untuk melindungi dan menjunjung martabat manusia ketika berada di bawah berbagai macam ancaman.”
Laporan-laporan ini menegaskan bahwa “pada 2022, di negara-negara di setiap kawasan, kami terus melihat kemunduran dalam kondisi hak asasi manusia,” ujar Blinken.
Tiap laporan menyediakan informasi faktual dan objektif berdasarkan laporan yang kredibel mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun sebelumnya. Mereka mendukung usaha AS dan negara internasional untuk memberantas pelanggaran hak asasi manusia.
Invasi yang tidak beralasan dan besar-besaran oleh pemerintah Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022 telah mengakibatkan kematian dan kehancuran massal, dengan pasukan Rusia melakukan kejahatan perang dan tindakan keji lainnya, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan, laki-laki, dan anak-anak, menurut laporan tersebut.
Di Iran, rezim menganiaya pengunjuk rasa di seluruh negeri yang berdemonstrasi sebagai tanggapan atas kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun, yang meninggal saat berada dalam tahanan “polisi moralitas”. Laporan tahun ini mendeskripsikan penolakan rezim terhadap hak asasi manusia universal rakyat Iran dan kebebasan mendasar, seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama atau berkeyakinan.
Di wilayah Xinjiang di Tiongkok, sebagian besar Uyghur Muslim dan anggota kelompok minoritas etnis dan agama lainnya terus menjadi korban genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Di Afganistan, tindakan menindas dan diskriminatif Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan sangat keras. Afganistan adalah satu-satunya negara tempat perempuan dan anak perempuan dilarang mendapatkan pendidikan, yang sebenarnya merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
Hak asasi manusia semakin terkikis di Burma setelah kudeta militer Februari 2021, tempat rezim terus menekan dengan keras setiap oposisi terhadap pemerintahan mereka. Pihak berwenang telah membunuh ribuan aktivis di sana, termasuk empat pemimpin prodemokrasi yang dieksekusi musim panas lalu, ujar Blinken.
Di Kuba, pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara yang kejam kepada ratusan orang karena melakukan protes atas hak-hak mereka.
“Hak asasi manusia bersifat universal,” ujar Blinken. “Mereka tidak ditentukan oleh satu negara, filosofi, atau wilayah mana pun. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, di mana saja.”
