Memajukan Hak Buruh Melalui Perdagangan

Barisan orang bermasker sedang duduk di meja mesin jahit dengan tumpukan kain biru (Dieu Nalio Chery/AP Images)
Program perdagangan memberikan insentif pasar bagi produsen tekstil di Haiti untuk meningkatkan kondisi kerja. Di sini, para buruh menjahit masker dan perlengkapan medis lainnya di Port-au-Prince pada April 2020. (Dieu Nalio Chery/AP Images)

Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan para mitra dagangnya untuk melindungi hak buruh di seluruh dunia.

Melindungi hak buruh telah menjadi prinsip dasar kebijakan dagang AS sejak 1988. Kebijakan dagang pemerintahan Biden yang berfokus pada buruh semakin memperkuat upaya tersebut, dengan berusaha memastikan bahwa perdagangan yang makmur akan memberi keuntungan bagi para buruh, baik di tingkat lokal maupun mancanegara.

Pada Juni 2021, Kepala U.S. Trade Representative AS Katherine Tai mengatakan bahwa mitra dagang yang tidak mengizinkan buruh untuk menjalankan hak mereka yang diakui secara internasional akan membahayakan daya saing buruh dan industri AS, serta memperlambat kemajuan menuju pekerjaan yang bermartabat dan kemakmuran bersama.

“Bersama para sekutu, kita harus menciptakan perjanjian dagang berstandar tinggi yang memberdayakan para buruh. Kita tahu tidak dapat melakukan upaya ini sendirian,” kata Tai saat menjelaskan pendekatan yang dilakukan pemerintahan Biden pada Juni 2021.

Memajukan hak-hak di AS, Meksiko, dan Kanada

Perjanjian Amerika Serikat–Meksiko–Kanada (USMCA) 2020 adalah salah satu contohnya. Pakta tersebut mencakup mekanisme kerja respons cepat (RRLM) untuk melindungi para buruh di ketiga negara tersebut.

Pada 16 Agustus, AS dan Meksiko mengumumkan tercapainya resolusi atas petisi yang diajukan melalui RRLM, setelah ada laporan bahwa para buruh di Teksid Hierro de México, S.A. de C.V., sebuah fasilitas pembuatan komponen kendaraan di Frontera, Meksiko, tidak dapat mempraktikkan hak mereka untuk bebas berserikat dan berunding bersama.

Proses RRLM memberi serikat independen hak utuh dan menjamin pembayaran gaji yang tertunda untuk para buruh yang di-PHK secara ilegal. Pemerintah Meksiko memfasilitasi upaya negosiasi antara perusahaan dan buruh menyusul permohonan peninjauan dari AS.

Pada bulan Juli, AS meminta Meksiko meninjau tudingan serupa di sebuah fasilitas pembuatan komponen kendaraan di Piedras Negras. Ini merupakan permintaan kelima yang diajukan AS berdasarkan RRLM dari USMCA.

Meningkatkan kondisi kerja di Haiti

Guna meningkatkan kondisi kerja di Haiti, pemerintah AS memberi para produsen di Haiti akses istimewa ke pasar AS, selama mereka membuat kemajuan berkelanjutan dalam melindungi hak-hak buruh yang diakui secara internasional.

Kongres telah memperpanjang Undang-Undang Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement (HOPE), yang diberlakukan pada 2006, hingga 2025.

Memperkukuh hak-hak buruh di seluruh dunia

Beberapa cara lain yang dilakukan AS untuk memajukan hak-hak buruh di seluruh dunia mencakup:

  • Kerja sama dalam memperkuat rantai pasokan global: Mematuhi standar tenaga kerja dan lingkungan adalah salah satu prinsip inti dalam membangun rantai pasokan yang kokoh dan dibutuhkan guna menghindari gangguan di masa mendatang, ujar Menlu AS Antony Blinken.

     

  • Indo-Pacific Economic Framework: Kemitraan antara AS dan sejumlah kawasan ekonomi Indo-Pasifik lainnya yang diluncurkan pada bulan Mei akan berupaya mewujudkan standar tenaga kerja dan lingkungan yang kokoh, sembari memajukan pertumbuhan ekonomi yang adil dan makmur.

     

  • U.S.-EU Trade and Technology Council: Dibentuk pada bulan Juni 2021, dewan ini bertujuan memajukan hak-hak buruh sebagai bagian dari upaya memastikan teknologi masa depan mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta memberikan manfaat bagi semua orang.

     

  • Pembiayaan Pembangunan: Office of Development Finance Deplu AS memberi dukungan kepada Blue Dot Network, sebuah inisiatif hasil kerja sama antara AS, Australia, dan Jepang, yang mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh dunia dan patuh terhadap hukum dan standar internasional. ODF juga membantu U.S. International Development Finance Corporation dalam memastikan agar proyek infrastruktur melindungi hak-hak buruh yang diakui secara internasional.

Pemerintah AS juga mendukung hak-hak buruh di tingkat lokal. Pada bulan April 2021, Biden membentuk Gugus Tugas Gedung Putih untuk memastikan bahwa kebijakan federal mendukung hak-hak buruh untuk berorganisasi dan berunding bersama.

AFL-CIO, asosiasi serikat buruh terbesar AS, mendukung upaya pemerintah AS dalam memajukan hak-hak buruh di mancanegara melalui perdagangan. Program-program ini “merupakan alat yang penting untuk menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan standar. Kami bekerja sama dengan para mitra di seluruh dunia untuk mencoba memanfaatkan komitmen terhadap hak-hak buruh guna memungkinkan para buruh berorganisasi dan berbagi kekayaan yang mereka ciptakan,” ungkap AFL-CIO dalam sebuah pernyataan terkait program preferensi perdagangan AS.