1 Januari 1942, adalah tonggak sejarah diplomatik. Hari itu, perwakilan dari negara-negara “Empat Besar” Sekutu (Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet, dan China) berkumpul di Washington untuk menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang secara resmi berjanji untuk bekerja sama dalam mengalahkan kekuatan fasisme.
Pada hari berikutnya, perwakilan dari 22 negara Sekutu lainnya (Australia, Belgia, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Cekoslowakia, Republik Dominika, El Salvador, Yunani, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Norwegia , Panama, Polandia, Afrika Selatan, Yugoslavia) juga turut menandatangani.
Presiden Franklin Roosevelt menyarankan istilah “Perserikatan Bangsa-Bangsa” yang awalnya digunakan untuk menandai negara-negara yang bersekutu melawan kekuatan negara-negara Poros, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang.
Sejarawan diplomatik Departemen Luar Negeri AS, Charles I. Bevans dalam bukunya “The ‘Art’ of Diplomacy” menulis bahwa sejak awal, kekalahan rezim Nazi Jerman dan para mitra Poros-nya adalah tujuan utama Sekutu, dan doktrin “kemenangan sepenuhnya” menjadi pembuka bagi tuntutan berikutnya yakni menyerahnya negara-negara Poros tanpa syarat.
Namun desakan deklarasi untuk menegakkan hak asasi manusia dan kedaulatan bangsa juga merupakan prinsip yang bermakna dan abadi, yang selanjutnya menghidupkan sebuah organisasi yang dibentuk pada 1945 untuk membantu menyelesaikan sengketa internasional: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada akhir Perang Dunia II, 21 negara lain juga turut menandatangani deklarasi tersebut.
Ketika para delegasi berkumpul di Konferensi San Francisco pada 26 Juni 1945 untuk menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka mengambil nama yang tepat bagi organisasi yang baru dibentuk tersebut untuk menghormati mendiang presiden AS yang telah menciptakan istilah itu tiga setengah tahun sebelumnya.
