Amerika Serikat beserta 12 negara Indo-Pasifik lainnya meluncurkan kerangka kerja baru untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang adil dan makmur di kawasan ini.
Berbicara pada 23 Mei di Tokyo, Presiden Biden mengatakan bahwa melalui Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), para mitra akan menyusun aturan baru untuk ekonomi abad ke-21 guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.
“Amerika Serikat sangat berkomitmen terhadap Indo-Pasifik. Kami berkomitmen untuk jangka panjang, siap memperjuangkan visi kami untuk masa depan yang positif bagi kawasan bersama dengan para teman dan mitra,” ujar Biden pada acara peluncuran IPEF yang dihadiri oleh para pemimpin regional, termasuk Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
“Kami akan terus bekerja untuk membuat kemajuan dengan Anda semua setiap hari sehingga dapat memberikan manfaat nyata dan konkret bagi semua rakyat kita,” tambah Biden.
Mitra awal dalam kerangka kerja tersebut adalah: Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Negara lain mungkin bergabung di masa depan.
So much of the future of the world is going to be written in the Indo-Pacific over the next several decades. This is the moment to invest in one another, deepen our business ties, and bring our people even closer together. pic.twitter.com/YSWhgLkT4P
— President Biden (@POTUS) May 20, 2022
Peluncuran itu berlangsung di Tokyo setelah kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan dan pertemuan dengan Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Kedua pertemuan puncak tersebut membahas masalah global, termasuk agresi Rusia terhadap Ukraina dan tantangan keamanan yang ditimbulkan oleh Korea Utara.
Pada acara peluncuran IPEF, Presiden Biden menekankan bahwa kawasan Indo-Pasifik akan membentuk ekonomi abad ke-21, mencatat bahwa kawasan tersebut adalah “rumah” bagi setengah dari populasi dunia. Dua belas negara pertama yang bergabung dalam kerangka tersebut mewakili 40% dari produk domestik bruto (PDB) global.
Di bawah IPEF, ekonomi mitra akan:
- Menyusun aturan yang mengatur perdagangan barang dan jasa digital untuk melindungi teknologi milik perorangan.
- Menghilangkan kemacetan dalam rantai pasokan penting dan mengembangkan sistem peringatan untuk mengidentifikasi masalah sebelum terjadi.
- Membuat komitmen baru untuk energi bersih dan dekarbonisasi.
- Menutup celah yang memungkinkan korupsi menyedot sekitar 2% hingga 5% dari PDB global dan memperburuk ketidaksetaraan. Para mitra juga akan berusaha mempromosikan perpajakan yang adil untuk membantu pemerintah mendanai pendidikan, layanan kesehatan, dan investasi lainnya.
Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengatakan kepada wartawan pada 23 Mei bahwa Amerika Serikat akan bekerja dengan para mitra dalam kerangka kerja baru untuk mengatasi masalah mulai dari emerging technologies atau teknologi mutakhir, peraturan dan praktik ketenagakerjaan, hingga lingkungan dan akuntabilitas perusahaan.
Kebijakan yang dibuat di bawah kerangka kerja akan berupaya untuk membawa kemakmuran sambil memajukan prioritas global, katanya.
“Pada intinya, Kerangka Ekonomi akan menghubungkan ekonomi besar dan ekonomi yang berkembang untuk mengatasi tantangan abad ke-21 serta mempromosikan perdagangan yang adil dan tangguh untuk tahun-tahun mendatang,” ujar Katherine Tai.