AS memperkukuh komitmen perlawanannya terhadap penangkapan ikan ilegal secara global demi melindungi populasi ikan yang terus menyusut serta melindungi mata pencaharian para nelayan di seluruh dunia.
Pada Juni lalu, Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan AS serta sejumlah lembaga federal lainnya meluncurkan sebuah upaya penerapan hukum yang mendorong strategi “segenap pemerintahan” untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tak dilaporkan, dan tak diatur (IUUF) secara global.
UU Penegakan Keamanan Maritim dan Perikanan, yang disahkan pada Desember, mengarahkan upaya penegakan diplomatik dan hukum AS untuk meningkatkan kapasitas internasional guna memerangi IUUF di wilayah-wilayah yang paling sering menjadi target.
Pada 7 Mei, Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menegaskan kembali komitmen AS dalam memerangi IUUF dan meningkatkan upaya penegakan hukum.
“Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur telah merongrong keberlanjutan persediaan makanan laut bagi AS dan dunia, memberi dampak negatif terhadap kesehatan ekosistem umum, dan secara tidak adil bersaing dengan para nelayan serta para pelaku industri makanan laut yang taat hukum di seluruh dunia”, ujar Trump.
Perintah ini memacu AS untuk memperkuat implementasi Kesepakatan terkait Langkah-langkah Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi dan Membasmi IUUF yang disahkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dengan lebih dari 65 mitra internasionalnya demi mencegah ikan yang ditangkap secara ilegal memasuki pasar global.
Perintah presiden ini mengukuhkan upaya AS yang telah berlangsung lama dalam memerangi IUUF, yang mengancam mata pencaharian lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia yang sumber pekerjaan dan makannya bergantung pada perikanan.
Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) menginvestasikan lebih dari 33 juta dolar AS di sekitar 15 negara di seluruh dunia setiap tahunnya untuk mendukung upaya penangkapan ikan berkelanjutan serta memelihara ekosistem laut.
Pada bulan Oktober, USAID menggelontorkan 7,5 juta dolar AS guna membantu negara-negara di Kepulauan Pasifik memerangi IUUF di zona ekonomi eksklusifnya. USAID juga mendanai pengadaan peralatan pemantau guna membantu para nelayan di Filipina mengetahui bahwa hasil tangkapannya adalah legal, dan memastikan mereka dapat menjualnya di pasar internasional.
Namun IUUF masih terus terjadi. FAO memperkirakan bahwa praktik IUUF bisa mencapai hasil 26 juta ton ikan setiap tahunnya. Praktik IUUF dapat berupa penangkapan ikan tanpa izin, mengambil ikan yang terlalu kecil atau terancam, ataupun pemindahan ikan ke kapal kargo besar tanpa izin.
Pada bulan Agustus, Ekuador menghadang sebanyak 260 kapal, sebagian besar berasal dari China, yang sedang menangkap ikan di perairan internasional dekat Kepulauan Galapagos, salah satu ekosistem laut terkaya di dunia. Pada 2017, Ekuador menahan sebuah kapal China sedang mengangkut 300 ton satwa laut, yang sebagian besar adalah ikan hiu di cagar alam bahari Galapagos.
Pada 2 Agustus, Menlu AS Michael R. Pompeo menuntut China untuk menghentikan subsidi bagi kapal-kapal yang menangkap ikan secara ilegal dan melanggar kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara pesisir.
June 5 marks International Day for the Fight Against IUU Fishing. Every day, the United States and our partners across the world work together to decrease illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and seafood fraud: https://t.co/jisjqraFZ8 pic.twitter.com/InCpV9yvvT
— NOAA Fisheries (@NOAAFisheries) June 5, 2020
Pada 5 Juni, pejabat Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA) mengatakan bahwa banyak negara yang meningkatkan pengawasannya terhadap penangkapan ikan ilegal.
“Kabar baiknya adalah para para pejabat perikanan dari seluruh dunia tengah meningkatkan pengawasan internal terhadap armada mereka”, ujar Drew Lawler, Sekretaris Asisten Deputi untuk Perikanan Internasional NOAA. “Meski ada kemajuan, masih ada banyak hal yang perlu benahi.”
