Patrisha Wright baru saja bersentuhan dengan aktivisme pada tahun 1977, saat ia bergabung dengan 150 orang penyandang disabilitas lainnya di San Francisco, yang menduduki gedung pemerintah selama sebulan.
Dia juga baru saja menjadi penyandang disabilitas. Penyakit degeneratif di matanya menjadikannya buta pada usia 21. “Saya tahu apa saja akses dan fasilitas yang bisa saya dapatkan jika saya tidak menyandang disabilitas dan aktif di masyarakat. Sebagai penyandang disabilitas, 80 persen dari akses dan fasilitas tersebut direnggut dari saya,” ungkapnya.
Kini, hak-hak sipil penyandang disabilitas di Amerika Serikat dilindungi oleh Americans with Disabilitas Act (Undang-Undang Penyandang Disabilitas). Namun hak-hak ini tidak diraih tanpa perjuangan, dan titk balik perjuangan ini adalah protes selama sebulan penuh di San Francisco.
Meskipun sebelumnya sudah ada hukum yang melindungi penyandang disabilitas, namun selelu dipandang sebagai isu kesehatan, bukan mengenai hak-hak sipil. Setelah diberlakukannya Civil Rights Act (Undang-Undang Hak Sipil) pada 1964, penyandang disabilitas menuntut keterlibatan penuh dalam masyarakat.
“Dulu, penyandang disabilitas di Amerika Serikat diperlakukan sebagai warga negara kelas dua,” ungkap Patrisha, yang juga merupakan salah satu pendiri Disability Rights Education and Defense Fund. “Dulu kami tidak memiliki akses yang sama dengan akses yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak menyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hiburan, layanan kesehatan, atau transportasi.”
Hukum yang tidak ditandatangan
Pada 1974, Rehabilitation Act (Undang-Undang Rehabilitasi), yang mengatur layanan bagi penyandang disabilitas berat, disahkan. Pasal 504 dalam UU tersebut menyatakan bahwa tidak ada satu pun organisasi yang didanai pemerintah – termasuk kantor pemerintahan dan banyak sekolah dan universitas – yang boleh mendiskriminasi seseorang hanya karena disabilitas yang disandangnya.
Namun, UU tersebut tidak dapat diemplementasikan hingga menteri kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mengeluarkan peraturan mengenai penerapannya. Oleh karena para wakil rakyat mengusulkan diadakannya studi dampak Pasal 504 tersebut, dan mereka juga mengusulkan agar peraturan tersebut direvisi agar menjadi tidak terlalu komprehensif, penerapannya pun terhambat, dan ini berlanjut hingga lebih dari tiga tahun.
Pada saat itu, sejumlah aksi protes oleh pegiat disabilitas tidak dapat mendorong diimplementasikannya Pasal 504 tersebut, bahkan setelah presiden yang pada saat itu baru saja terpilih, Jimmy Carter, melantik menteri kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang baru.
Langkah-langkah ekstrem
Itu semua berubah pada 1977. Aksi menduduki gedung Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan yang dimotori oleh Judith Heumann (yang nantinya diangkat sebagai penasihat khusus untuk hak disabilitas internasional Departemen Luar Negeri AS), menjadi aksi pembangkangan sipil yang berlangsung selama 28 hari. Para aktivis yang terlibat dalam protes tersebut tidur di dalam gedung dan menolak untuk beranjak hingga menteri yang baru, Joseph Califano, mengeluarkan peraturan Pasal 504.
Patrisha berada di sana sebagai asisten Judith. “Di bawah kepemimpinan Judy, untuk pertama kalinya kami mendapatkan dukungan dari pegiat hak sipil lainnya,” kenang Patrisha. “Kami mendapat dukungan dari kelompok-kelompok seperti Gray Panthers [dan] Black Panthers, yang membantu kami mampu tinggal di dalam gedung tersebut selama itu.”Kelompok-kelompok pejuang hak wanita serta kelompok LGBT juga memberikan dukungannya.”
Dua minggu setelah pendudukan dimulai, sebagian demonstran melakukan perjalanan ke Washington untuk bertemu dengan perwakilan Kongres.
Tannggal 28 April 1977, Menteri Califano mengeluarkan peraturan Pasal 504 tanpa revisi, dan ini merupakan kemenangan bagi para demonstran, sekaligus mengakhiri pendudukan damai terlama gedung pemerintahan dalam sejarah Amerika Serikat.
Batu loncatan menuju hukum baru
Pada tahun 1990, UU Penyandang Disabilitas memperluas perlindungan Pasal 504 sehingga mencakup institusi swasta dan tempat kerja. Patrisha mendapatkan julukan “Jenderal” karena kemampuannya melakukan manuver hingga UU ini dapat dijalankan.
Namun Patrisha mengatakan bahwa protes di San Francisco lah yang membuat hak disabilitas “diperlakukan sebagai isu hak sipil utama di Amerika Serikat. Dan saya rasa sejarah akan mencatatnya sebagai titik balik yang penting.”
