Pers Bebas Butuhkan Internet Terbuka

Dua pria duduk di kafe internet, yang satu bekerja dengan laptop, yang lain berbicara di ponsel (© Vahid Salemi/AP Images)
Sebuah kafe internet di Teheran tahun 2019. Warga Iran harus mencari cara-cara untuk menerobos sensor pemerintah. Pemerintah membatasi akses ke situs media sosial populer. (© Vahid Salemi/AP Images)

Kebebasan pers di seluruh dunia tergantung pada internet yang terbuka, andal, dan aman.

Hari Kebebasan Pers Sedunia 2021 menandai peringatan 30 tahun Deklarasi Windhoek, sebuah dokumen yang disusun dan ditandatangani oleh sekelompok jurnalis Afrika pada seminar UNESCO tahun 1991 di Windhoek, Namibia.

Tanggal adopsinya, 3 Mei, menjadi Hari Kebebasan Pers Sedunia.

UNESCO, dengan menyadari dunia media yang berubah, menegaskan kembali prinsip-prinsip Deklarasi Windhoek — mengakui bahwa informasi adalah milik publik — dan menyerukan internet terbuka untuk memungkinkan kebebasan arus informasi.

Tetapi di banyak negara, perjuangan untuk mendapat akses internet terbuka masih terus berlanjut.

Penyensoran dan penindasan internet bisa muncul dalam banyak bentuk. Republik Rakyat China (RRC) selalu menyensor kata-kata, frasa, dan nama-nama yang diterbitkan di internet yang dianggap sebagai anti-komunis dan anti-pemerintah. Mereka juga membatasi akses ke berbagai situs.

Penutupan internet yang diberlakukan pemerintah dan pembatasan jaringan juga menghambat kebebasan berekspresi, termasuk bagi insan pers. Di Venezuela, pemerintah menggunakan pemadaman listrik dan internet untuk menghambat akses atas informasi dan mengendalikan potensi kerusuhan politik.

Di Kuba, pemerintah membatasi akses internet negara tersebut untuk mencegah media independen dan jurnalis melaporkan penindasan pemerintah.

Tangan memegang ponsel di depan layar komputer, dan kedua layar itu menampilkan peringatan (© Wong Maye-E/AP Images)
Pemberitahuan bertuliskan “Peringatan! Anda tidak dapat terhubung ke situs web ini karena termasuk dalam daftar hitam” terlihat di komputer dan ponsel di Pyongyang, Korea Utara, pada tahun 2015. (© Wong Maye-E/AP Images)

Organisasi seperti Access Now dan Freedom Online Coalition bekerja untuk memperluas kebebasan internet dan menghormati kebebasan berekspresi bagi semua orang di seluruh dunia.

Freedom Online Coalition adalah kelompok 32 negara, termasuk Amerika Serikat, yang mendukung kebebasan internet dan berusaha untuk memastikan kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan privasi daring bagi semua orang, di mana saja.

“Pada saat penindasan di Internet makin meningkat dan masalah kebijakan terkait telah menjadi salah satu masalah internasional yang paling banyak dibahas, Koalisi ini memainkan peran penting dalam mendorong pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia secara daring,” demikian pernyataan misi mereka.

Access Now adalah organisasi non-pemerintah (LSM) tingkat dunia yang mengadvokasi dan membela kebebasan internet di mana saja. Laporan Keep It On 2020 [PDF, 6 MB] yang mereka susun mendokumentasikan 155 kejadian pemadaman internet di seluruh dunia, menghalangi akses warga negara atas informasi dan kebebasan pers.

Jalur langsung 24/7 LSM tersebut memungkinkan aktivis, jurnalis dan pembela hak asasi manusia dari benua mana pun (kecuali Antartika) untuk melaporkan dan mendokumentasikan penindasan internet.

“Selama 10 tahun terakhir, seluruh spektrum hak asasi manusia telah diaktifkan, difasilitasi, dan diakses melalui internet,” ujar Access Now. “Kami siap untuk menangani teknologi baru yang muncul, dan untuk mengedepankan implikasi terhadap hak asasi manusia.”