Zhang Jialong, mantan jurnalis dan aktivis anti penyensoran, diadili di Tiongkok bulan Mei setelah mengkritik pemerintah Tiongkok di Twitter.
Pihak berwenang Tiongkok dilaporkan mendakwa Zhang dengan tuduhan “memicu perselisihan dan memprovokasi masalah.” Dia adalah korban terbaru akibat tindakan Partai Komunis Tiongkok yang terus-menerus menahan reporter, pengacara, dan aktivis HAM, sebagai bagian dari pola kekerasan HAM dan penyensoran yang terus berlangsung.
We are concerned to see Chinese authorities prosecute yet another journalist for simply voicing his opinion. We urge the CCP to free Zhang Jialong. #FreeSpeech
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) May 12, 2020
Komisi Kongres-Eksekutif AS untuk Tiongkok telah menyerukan agar Zhang segera dibebaskan dan diakhirinya “pembatasan yang semakin mengekang” oleh pemerintah Tiongkok terhadap kebebasan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat . Komisi ini dibentuk oleh Kongres AS untuk memantau HAM dan aturan hukum di Tiongkok.
Wartawan
Partai Komunis Tiongkok mempertahankan kendali yang ketat terhadap media dan propaganda. Tahun lalu, pemerintah Tiongkok memenjarakan lebih banyak wartawan daripada negara lain di dunia.
Seorang jurnalis warga, Huang Qi, tahun lalu dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena mengungkap korupsi pemerintah di situs webnya, 64 Tianwang.
Menteri Luar Negeri AS, Michael R. Pompeo baru-baru ini mengutuk Republik Rakyat Tiongkok karena menolak hak ibunda Huang Qi yang berumur 86 tahun untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit parah.
“Kami mendesak RRT untuk membebaskan Huang, memfasilitasi reuni mereka, dan mengakhiri penindasan kebebasan berbicara,” kata Menlu dalam tweetnya tanggal 3 Mei.
Pembela Hak Asasi Manusia
Selama bertahun-tahun, Tiongkok terus menyasar pengacara HAM. Menurut laporan terbaru tentang Hak Asasi Manusia yang dirilis Departemen Luar Negeri AS, pada 2015, misalnya, RRT telah menahan lebih dari 300 pengacara HAM dan penasihat hukum.
Amerika Serikat menyerukan pembebasan “warga Tiongkok yang ditahan hanya karena menjalankan HAM dan kebebasan fundamental mereka dalam rangka mencapai masyarakat yang lebih setara dan adil,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS, bulan April.
