Pompeo uraikan prakarsa keamanan di Indo-Pasifik

Dalam lawatannya ke Asia, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo resmi mengumumkan pedanaan sebesar 300 juta dolar AS “untuk memperkuat kerja sama keamanan” di Indo-Pasifik, kawasan yang terbentang dari India hingga ke Samudra Pasifik.

Menurut Menteri Luar Negeri, pada 4 Agustus secara menyeluruh pendanaan baru tersebut akan digunakan untuk “memperkuat keamanan maritim, mengembangkan bantuan kemanusiaan dan kapabilitas misi perdamaian, serta meningkatkan program dalam memerangi ancaman lintas negara.”

Bantuan keamanan akan digunakan untuk mendanai proyek di Bangladesh, Indonesia, Mongolia, Nepal, kepulauan Pasifik, Filipina, Sri Lanka, Vietnam, dan wilayah lainnya.

Upaya tersebut mencakup prakarsa di Teluk Benggala, “rumah” bagi jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dan Asia Timur. AS akan bekerja sama dengan India, Bangladesh, Sri Lanka dan lainnya untuk bertukar informasi pelayaran komersial guna membantu meningkatkan keamanan dan menanggapi ancaman yang muncul.

Untuk keduakalinya, Menteri Luar Negeri dalam pidatonya menjelaskan secara detail peran AS di Indo-Pasifik. Yang pertama pada 30 Juli, saat  mengumumkan pendanaan sebesar 113 juta dolar AS dalam bantuan ekonomi bagi kawasan tersebut, yang ia sebut sebagai “uang muka untuk era baru komitmen ekonomi Amerika bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Menlu Pompeo berada di Asia untuk menghadiri pertemuan ke-51 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). ASEAN dibentuk pada Agustus 1967 oleh lima negara yang ingin bersama-sama mengatasi tantangan di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ini beranggotakan 10 negara.

Membangun Kemitraan

Sebagai bagian dari prakarsa, Amerika Serikat  akan membantu mengembangkan program yang bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang wilayah pesisir dan perairan. Sistem “pengenalan wilayah” ini akan menampilkan pesawat berawak dan nirawak, kapal laut,serta akan membantu meningkatkan kemampuan pencarian dan penyelamatan dalam upaya tanggap bencana.

AS juga akan bermitra dengan negara-negara di kawasan untuk menghentikan perdagangan manusia dan penyelundupan obat terlarang, serta memperkuat aturan hukum. Kini, AS sudah membantu negara-negara dalam program ”menunggang kapal”, yang memungkinkan aparat penegak hukum dari wilayah pesisir ikut dalam kapal AS untuk mengusut aktivitas ilegal dalam wilayah zona ekonomi eksklusif negaranya.

“Kami menantikan keberlanjutan sentralitas di kawasan Indo-Pasifik,” kata Menteri Luar Negeri