Lebih dari 70 persen permukaan bumi tertutup air. Peraturan apa yang berlaku di samudra dan laut di dunia?
Di sinilah peran “kebebasan laut,” sebuah prinsip fundamental hukum internasional. Prinsip ini penting karena ini memengaruhi segalanya, mulai dari perdagangan, perjalanan, hingga keamanan nasional.
Selama ribuan tahun, kita bergantung pada laut untuk pangan, perdagangan, eksplorasi, dan penemuan. Sistem hukum maritim internasional lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan di area-area ini, termasuk keamanan, perdagangan, dan sumber daya.
Bukankah air diperlakukan sama di mana pun?
Tidak demikian. Khazanah hukum internasional yang terdefinisi dengan baik menyediakan kerangka untuk semua klaim dan aktivitas di laut, dan peraturannya berbeda tergantung lokasi.
Secara historis, negara-negara membuat berbagai macam klaim tentang perairan di sepanjang garis pantainya dan sampai mana lingkup kedaulatan mereka – dengan kata lain, tempat mereka dapat menerapkan yurisdiksi dan kendali di perairan samudra seperti halnya di darat.
Setelah perdebatan panjang, peraturan yang disepakati adalah bahwa negara-negara pesisir memiliki kendali kedaulatan hanya di jalur air tipis dekat garis pantainya, yang disebut “laut teritorial.” Di luar itu, “laut lepas” dinyatakan bebas bagi semua dan tidak dimiliki oleh siapa pun.
Sejak dulu, laut teritorial membentang sepanjang jarak suatu negara dapat menerapkan kendali dari darat. Ini terkait dengan jarak tembakan meriam yang dilepaskan dari pantai. Ini dianggap sekitar 3 mil laut. Baru-baru ini, dengan adanya negosiasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, rentang klaim laut teritorial diperluas hingga 12 mil laut.
Jadi apa yang dimaksud dengan perairan internasional?
Dalam hukum internasional, sebenarnya “perairan internasional” bukanlah sebuah istilah yang memiliki definisi. Dalam kadar yang bervariasi, tergantung lokasi, semua perairan laut adalah internasional. Sebagai contoh, di laut teritorial suatu negara, kapal dari semua negara memiliki hak “lintas damai.” Namun kadang istilah “perairan internasional” digunakan sebagai istilah informal untuk merujuk pada perairan di luar laut teritorial negara mana pun.
Di perairan ini, semua negara memiliki “kebebasan laut lepas” (layaknya kebebasan navigasi dan penerbangan melebihi wilayah) dan pemakaian laut lainnya yang sah menurut hukum. Secara umum, itu berarti bahwa kapal dari negara mana pun – bahkan pesawat yang mewakili suatu negara terasing – berhak menjalankan kebebasan tersebut tanpa gangguan dari negara lain. Kebiasaan internasional ini terantum dalam Konvensi Hukum Laut.
Konvensi Hukum Laut juga menetapkan zona maritim penting lainnya: Hingga 200 mil laut di lepas pantai, negara pesisir dapat mengklaim “zona ekonomi eksklusif” (ZEE). Dalam zona ini, negara memiliki hak dan yurisdiksi spesifik untuk tujuan terbatas tertentu, seperti mengelola perikanan dan menghasilkan energi dari air dan angin. Sehubungan dengan penggunaan tradisional laut, AS menganggap Konvensi Hukum Laut mencerminkan hukum internasional adat, yang mengikat semua negara.
Apa yang terjadi saat laut teritorial atau ZEE dua negara tumpang tindih? Kedua negara tersebut perlu mencari kesepakatan untuk batas maritim yang membatasi klaim keduanya.
Apa yang terjadi di perairan internasional?
Ada banyak hal!
Sekitar 90.000 kapal komersial mengangkut barang melintasi negara-negara. Selain itu, semua negara dapat meletakkan pipa dan kabel bawah laut di perairan internasional. Perikanan di ZEE dan di laut lepas juga berperan penting
Namun di laut teritorial sekalipun, semua kapal (termasuk kapal militer) memiliki hak lintas damai – mereka dapat dengan segera melintasi perairan teritorial selama tidak terlibat dalam aktivitas tertentu yang dinyatakan mengganggu perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pesisir. Terkadang, negara membuat klaim maritim berlebihan yang berupaya secara ilegal membatasi akses ke atau pemakaian laut.
Saat ini terjadi, Deplu AS kerap mengajukan protes kepada pemerintah karena telah membuat klaim tidak sah, serta bekerja sama dengan negara tersebut untuk membuat klaimnya sesuai dengan hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut. Selain itu, Dephan dapat menerapkan “operasi navigasi kebebasan” untuk menegaskan prinsip internasional tentang kebebasan laut. Ini dapat berarti, sebagai contoh, mengirim kapal perang melalui perairan tempat suatu negara telah membuat klaim berlebihan yang membatasi kemampuan kapal untuk menjalankan hak dan kebebasan navigasinya.
AS mengajukan protes terhadap klaim maritim berlebihan dan melakukan operasi kebebasan navigasi berlandaskan pinsip guna memprotes klaim berlebihan dari sekutu dan mitra.
Pada 2017, AS mengadakan operasi kebebasan navigasi di lepas pantai dari sejumlah negara, seperti Kamboja, China, India, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam.
Lalu bagaimana dengan bajak laut
Pembajakan di perairan internasional dapat menimbulkan kerugian besar bagi manusia dan perdagangan internasional. Serangan bajak laut dapat mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan, meningkatkan biaya barang dagangan, serta membahayakan kru kapal.
Sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut, semua negara memiliki kewajiban bekerja sama dalam menghentikan pembajakan. Semua negara dapat menahan bajak laut di laut lepas dan mengadili mereka. Prinsip hukum internasional yang sudah ada sejak lama adalah contoh langka ketika negara dapat menerapkan “yurisdiksi universal.”
